PROFIL PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA


A. DASAR HUKUM TERBENTUKNYA PENGADILAN AGAMA

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. 1882 No.152 dan 153 untuk Jawa Madura dan Stbl. 1937 No.116 dan 639 untuk Luar Jawa dan Madura dengan nama Raad Agama.Stbl. 1937 No.638 dan 639 untuk Kalimantan.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang Undang-Undang Tentara Jepang (Osamu Saerie) tanggal 7 Maret 1942.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan KehakimanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 tentang Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama.Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah Syari’ah untuk luar Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Satu Atap Lembaga Peradilan;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Keppres No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Pinansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung

B. SEJARAH PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA
Masa Penjajahan Belanda sampai dengan Jepang.

Sejak zaman penjajahan pemerintah Hindia Belanda, di Purwakarta telah berdiri Pengadilan Agama yang pada waktu itu disebut Raad Agama atau “Priester Raad” Regentschap Karawang berkedudukan di Purwakarta.
Untuk menertibkan Peradilan Agama, pemerintah Belanda mengeluarkan Keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Stbl. 1882 Nomor 152 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura, dan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 dan termuat dalam Stbl. 1882 Nomor 153.
Raad Agama di Purwakarta terdiri dari seorang Penghulu yang diperbantukan pada Landraad dengan sebutan “Penghulu Landraad” sebagai Ketua dan diangkat pula beberapa pemuka agama atau ulama sebagai Anggota yang disebut “Lid Raad Agama”. Pengangkatan Ketua dan Anggota Raad Agama pada waktu itu diangkat dengan besluit Regent (Bupati) atas nama Goevernoer Generaal, penguasa tertinggi pada zaman itu.
Raad Agama Purwakarta mempunyai luas wilayah hukum yang sama luas dengan yurisdiksi Landraad (Pengadilan Negeri), dimana Regentschap Karawang yang beribukota di Purwakarta dan sekaligus Purwakarta ini sebagai ibukota Keresidenan Jakarta (Batavia) meliputi kota-kota Kewedanaan Purwakarta, Cikampek, Karawang, Rengasdengklok, Subang, Sagalaherang, Pagaden dan Pamanukan.
Kewenangan Penghulu Landraad ini merupakan suatu instruksi dari raja Belanda kepada Bupati, yang kewenangannya meliputi pernikahan, cerai/talak, rujuk, waris dan harta bersama usaha suami istri. Instruksi tentang kewenangan ini dimuat dalam Stbl. 1835 Nomor 58 pasal 13.
Dalam upaya hukum, apabila keputusan Raad Agama tentang perkara waris tidak diindahkan oleh pihak yang dikalahkan, barulah Raad Agama meminta bantuan Landraad (Pengadilan Negeri) untuk pelaksanaannya, terutama dalam soal penyitaan, karena Raad Agama belum mempunyai kekuatan. Dan apabila Penghulu Landraad sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri, maka harus menghadiri sidang di Pengadilan Negeri untuk memberikan pendapatnya menurut Hukum Islam, atau dikenal dengan istilah “Penghoeloe Gerecht”.
Kemudian setelah ada Ordonansi tanggal 31 Januari 1931 (Stbl. 1931 Nomor 53) Kekuasaan Raad Agama dibatasi hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak dan rujuk, sedangkan kekuasaan dalam perkara waris, hadlanah, wakaf dan lain-lainya dicabut.
Setelah Belanda menyerah, maka pemerintah Jepang masuk dan langsung menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah Belanda masih tetap diberlakukan selama tidak bertentangan dengan kepentingan pemerintah Jepang.
Kemudian diadakan beberapa perubahan diantaranya perubahan nama Raad Agama menjadi Sooryo Hooin.
Masa Kemerdekaan
Pada tahun 1449 Kabupaten Karawang dipecah menjadi dua, Karawang Bagian Timur menjadi Kabupaten Purwakarta dengan ibukota Subang dan Karawang Bagian Barat menjadi Kabupaten Karawang. Untuk itu, Pengadilan Agama Purwakarta hanya berhak memeriksa perkara di daerah yang meliputi kewedanaan Subang, Sagalaherang, Pamanukan, Ciasem dan Purwakarta, sedangkan daerah lainnya termasuk daerah kekuasaan Pengadilan Agama Karawang.
Sejak zaman Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan sesudah peralihan pemerintahan Belanda, serta sejak tahun 1950 Pengadilan Agama Purwakarta tidak mengalami perubahan yang berarti, baik dalam peraturan ataupun undang-undang lainnya. Hanya menyangkut pergantian pegawai dan Ketua Pengadilan Agama.
Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa kedudukan Peradilan Agama menjadi sejajar dengan ketiga peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus-kasus atau perkara-perkara yang timbul dalam perkawinan, maka urgensi dan eksistensi Peradilan Agama semakin dirasakan oleh masyarakat. Sebagai akibat dari kondisi tersebut, maka penambahan aparat/personil Pengadilan Agama Purwakarta pun tidak dapat terelakkan. Demikian juga dengan penambahan sarana yang diperlukan.
Masa berlakunya Undang-Undang Nomor  7  Tahun 1989.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka tata kerja dan struktur organisasi seluruh jajaran peradilan agama otomatis mengalami perubahan, yang mana diarahkan kepada tercapainya court of law.
Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 4 dan 5 Tahun 2004.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Pengadian Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama, ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, maka seluruh jajaran di lingkungan Peradilan Agama, baik organisasi, administrasi, personil, yustisial maupun finansial, telah berada di bawah satu atap, yakni Mahkamah Agung, bersama-sama dengan unsur peradilan lainnya.

 

SUMBER :

http://www.pa-purwakarta.go.id/portal/profil-pa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s